 |
| Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Ahmad Junaidi. |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam bulan Oktober lalu telah menerima 3 (tiga) laporan dugaan terjadinya persekongkolan tender. Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Ahmad Junaidi
mengatakan, saat ini ada tiga perkara lain yang ditangani KPPU pada
bulan Oktober ini menyangkut perkara laporan persekongkolan tender.
Tender Paket-paket Pekerjaan Jalan di Sulawesi Barat TA 2012 (Perkara
No. 09/KPPU-L/2013), Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum TA 2011 (Perkara No. 04/KPPU-L/2013), dan Tender Pengadaan
Peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan TA 2012(Perkara No.
08/KPPU-L/2013).
Jumlah penanganan perkara tersebut, tambah Junaidi, mengubah komposisi penanganan perkara di KPPU dimana untuk pertama kalinya sejak 13 tahun, perkara tender turun hingga di bawah 70 persen menjadi 69 persen atau 194 dari 280 perkara di KPPU. Sementara 31 persen atau 86 perkara terkait kartel dan praktek monopoli.
"Pada waktu mendatang ,KPPU akan makin aktif mengawasi dan menangani perkara kartel ini," ucap Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (3/11/2013).
Jumlah penanganan perkara tersebut, tambah Junaidi, mengubah komposisi penanganan perkara di KPPU dimana untuk pertama kalinya sejak 13 tahun, perkara tender turun hingga di bawah 70 persen menjadi 69 persen atau 194 dari 280 perkara di KPPU. Sementara 31 persen atau 86 perkara terkait kartel dan praktek monopoli.
"Pada waktu mendatang ,KPPU akan makin aktif mengawasi dan menangani perkara kartel ini," ucap Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (3/11/2013).
Oleh karena itu, Junaidi menuturkan ke depan komposisi perkara kartel dan praktek monopoli ini akan semakin besar mengingat visi KPPU yang menginginkan terwujud ekonomi nasional dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat akan lebih fokus pada perkara yang menjadi penyumbang inflasi dan penyebab ekonomi biaya tinggi ini seperti halnya perilaku kartel .
Dapat kita ketahui, pada Oktober 2013 ini, dari tujuh perkara berjalan, KPPU menangani empat perkara yang meliputi kartel dan penyumbang biaya ekonomi tinggi yaitu, perkara kartel importansi bawang putih (Perkara No. 05/KPPU-I/2013), Perkara Penetapan Tarif Angkutan Kontainer di Menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012 (Perkara No. 06/KPPU-I/2013), Perkara penghambatan Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang (Perkara No. 02/KPPU-I/2013), dan perkara perjanjian tertutup Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta (Perkara No. 07/KPPU-L/2013).
Tiga dari empat perkara ini merupakan perkara inisiatif yang berarti bertolak dari hasil penelitian internal KPPU sendiri atas struktur usaha dan pergerakan harga yang terjadi pada sektor usaha sejak akhir tahun 2012 hingga semester pertama tahun 2013.(rez)(wdi)/Sindonews
Post a Comment