Perlu Instrumen Hukum Persaingan Kuat Guna Menghadapi MEA

Perlu instrumen hukum persaingan yang kuat menghadapi MEA 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas berat seiring akan masuknya era perdagangan bebas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. KPPU juga mengaku ikut bertanggungjawab menjaga pendapatan per kapita masyarakat Indonesia agar tetap tinggi.

Ketua KPPU Muhamad Nawir Messi mengatakan, lembaganya merasa tertantang dengan kemungkinan masih berlangsungnya praktik anti persaingan ditengah permasalahan persaingan yang lebih kompeleks.

"Praktik persaingan masih berlanjut dengan modus. Tantangan bagaimana tingkatkan peran kita dalam kondisi dinamis. Terus dorong kesejahteraan rakyat," kata Nawir Messi.

Messi menambahkan, pemberlakuan MEA pada 2015 akan membawa iklim persaingan dan lingkup perekonomian Indonesia yang disatukan bersama 10 negara Asia Tenggara lainnya. Melihat kondisi tersebut, KPPU menganggap perlu adanya instrumen hukum yang kuat.

"Sekarang mulai menjadi penyatuan pasar. Persaingan makin tinggi. Lingkup ini tidak kalah pentingnya," ungkapnya.

Selain itu, KPPU mengaku tantangan juga berasal dari makin meningkatnya Produk Domestik Bruto Indonesia yang sempat menembus angka US$ 3 ribu per kapita. Untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi, diakui bukan perkara mudah mengingat tidak sedikit negara yang terjebak dalam pendapatan renadah.

Melihat kondisi itu, KPPU mendorong perbaikan iklim pasar mengingat pendapatan terbesar Indonesia saat ini masih berasal dari konsumsi. "Dorong produktivitas perekonomian pasar. Dorongan itu adalah pilihah terbaik. Kebijakan persaingan yang efektif. Perlunya inovasi terus-menerus," tuturnya.

"Menghadapi tantangan tadi, saya ingin memeperbarui komitmen, memperbaiki persaingan usaha, dan ini tidak mengada-ada. Saya yakin bisa melewati segenap rangkaian yang ada," tambah Nawir.