KPPU Awasi SJSN

KPPU ikut mengawasi pelaksanaan SJSN. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kini ikut mengawasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasinal (SJSN) yang diharapkan tidak mematikan bisnis industri asuransi kesehatan swasta.

Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya sudah menerima laporan hasil penelitian (LHP) mengenai SJSN itu dan dibawa ke rapat komisi.

"Inti (laporan) itu, jangan sampai SJSN menghilangkan persaingan di industri asuransi kesehatan," kata Syarkawi.

Salah satu poin yang dicermati komisioner tersebut adalah program asuransi tambahan yang dapat diikuti peserta dari lembaga yang menjalankan SJSN yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Badan itu mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 yang merupakan hasil transformasi PT Askes. "BPJS nantinya yang mengatur pelayanan dasar. Bagaimana dengan pelayanan selanjutnya? Itu harus diperjelas," kata Syarkawi.

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran, termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan. Pembayar iuran itu a.l pemerintah, pekerja,dan pemberi kerja.

Dalam Peraturan Presiden No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan peserta jaminan kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. Peserta yang ingin kelas perawatan lebih tinggi juga dapat membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dan biaya tambahan atas peningkatan kelas perawatan.

Beleid itu menyebutkan BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan itu dapat berkoordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.

Sebagai bagian dari pengawasan sistem tersebut, Syarkawi berujar pihaknya akan menyelenggarakan public hearing terkait dengan SJSN pada bulan depan. "Harapan komi sebenarnya sistem ini jangan menghambat pelaku industri lainnya," katanya.