Pemerintah Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi di APBN P 2013

Meski ada revisi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan kita diprediksikan masih sekitar 6,3 persen. Ini akibat lesunya ekonomi global.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan target pertumbuhan akan mengalami revisi dalam APBN-Perubahan 2013, dari sebelumnya 6,8 persen dalam APBN, menjadi 6,3 persen.

"Kita taruh 6,3 persen sebagai yang optimistis," katanya di Jakarta, Rabu (8/5).

Bambang mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang belum membaik serta sektor investasi yang sempat mengalami perlambatan karena penurunan impor barang modal, pada triwulan I-2013.

Meskipun mengalami revisi, ia mengharapkan kondisi perekonomian nasional dapat lebih baik daripada triwulan I-2013 yang hanya tercatat 6,02 persen, terutama dari sektor investasi yang masih berpotensi tumbuh.

"Selama FDI (penanaman modal asing langsung) masih masuk, artinya investasi masih bisa didorong lagi, soalnya kita butuh pertumbuhan investasi minimal delapan persen," ujarnya.

Selain itu, asumsi makro yang akan mengalami perubahan antara lain harga ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang berubah dibawah 110 dolar AS per barel dan lifting minyak menurun dari 900.000 per hari menjadi 840.000 per hari.

"Untuk ICP, kita lihat apakah 100 dolar AS masih valid tidak sebagai rata-rata 2013. Sedangkan lifting memang (saat ini) 840.000, kita realistis saja," ujarnya.

Bambang menambahkan asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan akan meningkat dari Rp9.300 per dolar AS dalam APBN, menjadi kisaran Rp9.600-Rp9.700 per dolar AS dalam APBN-Perubahan.

"Kita lihat sampai hari ini (asumsi nilai tukar) Rp9.600, hampir Rp9.700, nanti berkisar itu," ujarnya.

Ia mengatakan target penerimaan pajak juga akan mengalami revisi kebawah karena pengaruh perlambatan perekonomian global, meskipun target tersebut masih lebih tinggi dari penerimaan pajak pada 2012.

"Kita lihat performa (penerimaan pajak) tahun lalu meleset, masa tahun ini bisa diharapkan (naik), padahal kondisi perekonomiannya belum berubah," katanya.

Sedangkan, terkait dana kompensasi yang dialokasikan dalam APBN-Perubahan untuk masyarakat miskin, apabila kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan, Bambang enggan berkomentar lebih lanjut.

"Kompensasi itu kita bicara perluasan raskin, program keluarga harapan dan beasiswa siswa miskin, plus bantuan langsung sementara masyarakat, kalau disetujui (DPR). Itu saja, saya lupa berapanya," ujarnya.

Pemerintah segera mengajukan APBN-Perubahan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR RI, karena saat ini sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran.

Selain itu, pengajuan APBN-Perubahan ini juga membahas penambahan belanja bantuan sosial sebagai kompensasi yang belum dianggarkan dalam APBN, untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Saat ini asumsi makro dalam APBN 2013, antara lain pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen (yoy), tingkat bunga SPN 3 bulan 5 persen, nilai tukar Rp9.300 per dolar AS, harga ICP 10.