KPPU Lebih Fokus Selidiki Kartel Kredit Mikro

KPPU akan lebih fokus untuk menyelidiki dugaan kartel tingkat suku bunga kredit mikro.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menargetkan penyelidikan dugaan kartel bunga bank di Indonesia selesai pada tahun ini dengan memprioritaskan pengusutan kepada pinjaman sektor mikro.

Komisioner KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan prioritas pengusutan dugaan kartel terhadap suku bunga kredit sektor mikro karena melibatkan banyak pelaku usaha kecil.

Selain itu, sambungnya, KPPU memandang bunga pinjaman untuk sektor mikro tertinggi, mencapai 35%, apabila dibandingkan dengan bunga kredit untuk sektor lain, seperti korporasi.

"Kami harapkan tahun ini dugaan kartel suku bunga selesai. Pada 2015 diharapkan suku bunga pinjaman bisa di bawah 10%," katanya, Kamis (23/5).

Target penyelesaian kasus itu sejalan dengan persiapan Indonesia menghadapi Asean Economic Community 2015. Industri perbankan tanah air tidak bakal bisa bersaing dengan bank asing apabila bunga kredit masih tinggi.

Data Bank Indonesia posisi Maret 2013 menunjukkan suku bunga dasar kredit (SBDK) mikro PT Bank Mandiri Tbk 22%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 19,25%, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk 19,76%.

Sementara itu, ungkap Syarkawi, bank-bank asal Singapura dan negara Asean lain memberikan suku bunga lebih rendah.

Pada 2015, ASEAN akan melakukan integrasi pasar dan produksi tunggal. Dengan integrasi itu, arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal bebas masuk di antara negara ASEAN.

Menurutnya, indikasi adanya kartel dalam penentuan suku bunga pinjaman bank di Indonesia sangat kuat. Pertama, bunga kredit bank sangat tinggi yang diduga akibat pasar oligopoli.

Kedua, pertumbuhan laba bank di Indonesia sangat tinggi, karena rata-rata di atas 20% yang berasal dari besarnya selisih bunga dana dan kredit. Padahal, jumlah masyarakat yang terjangkau bank di Indonesia baru sekitar 45%.

Satu sisi, bank-bank mengaku bunga tinggi karena nasabah memiliki risiko besar.

"Bank-bank di Indonesia mengaku premi risikonya tinggi, padahal tidak mungkin premi tinggi karena Indonesia sudah masuk investment grade," kata Syarkawi.