Pelindo II Dinilai Mendesak Lahan Bisnis Swasta di Pelabuhan

Pelindo II dinilai ingin menguasai jasa hulu sampai hilir di pelabuhan.

Perusahaan jasa kepelabuhanan yang tergabung dalam beberapa asosiasi akan melayangkan surat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka memprotes ekspansi besar-besaran yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Menurut Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, bila tak ada jawaban memuaskan, sejumlah perusahaan akan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami akan segera melayangkan surat agar ekspansi tersebut dihentikan. BUMN seharusnya menjadi fasilitator, bukan mematikan sektor swasta," kata Carmelita di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Setelah mengadu ke Menteri BUMN, beberapa asosiasi pengusaha, seperti Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Anguspel), akan berkomunikasi dengan Komisi VI DPR. Jika pembicaraan itu tak membuahkan hasil, menurut Carmelita, anggota akan berunjuk rasa.

Keluhan dari sejumlah pengusaha itu muncul karena sangat banyaknya anak usaha Pelindo II yang beroperasi di bisnis kepelabuhanan. Sebut saja PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, dan PT Pelabuhan Petikemas Indonesia.

Sementara itu, beberapa perusahaan lain yang akan dibentuk Pelindo II adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Jasa Armada, PT Pusat Studi Maritime & Logistik Indonesia, PT IPC Pelabuhan Peti Kemas Indonesia, PT Marine Services Indonesia, PT Terminal Curah Indonesia, serta PT Sarana Pengerukan Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia, Bambang K. Rahwardi, mengatakan jumlah perusahaan bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok terus berkurang karena BUMN-BUMN kepelabuhanan itu ingin menguasai bisnis dari hulu ke hilir.

"Perusahaan bongkar-muat di Priok lebih dari 100 perusahaan, (tapi) dalam beberapa tahun terakhir tinggal 16 perusahaan. Kinerjanya pun terus menurun," ungkap Bambang.

Sementara itu, Ketua Umum ALFI, Iskandar Zulkarnain, menilai ekspansi yang dilakukan Pelindo II dapat mematikan 1.200 perusahaan anggota ALFI dan mengancam 25 ribu tenaga kerja swasta.

Melihat kondisi tersebut, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamser Lumbanradja, mengungkapkan Pelindo berhak melakukan monopoli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009. Namun, jika Pelindo terbukti membuat persaingan usaha menjadi tidak seimbang, KPPU akan melakukan pemeriksaan.

"Dengan adanya hak monopoli, membuat ekonomi jadi tidak sehat atau tidak? Apa menghambat orang berusaha?" katanya.

Direktur Utama Pelindo II R.J Lino membantah pihaknya telah mematikan usaha swasta.

"Kami beri kesempatan yang sama, tapi yang paling efisien yang dipilih sebagai partner," ujar Lino.

Ia menilai aneh jika Pelindo II dilarang berekspansi karena ada perusahaan yang takut bersaing "Namanya bisnis persaingan, pelabuhan harus efisien agar bisa berefek berlipat pada ekonomi," pungkas Lino.