Mafia Importir di Balik Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok?

Harga kebutuhan pokok pada awal Ramadhan ini kian mencekik konsumen. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran meminta pemerintah mewaspadai mafia importir yang biasa menahan penjualan bahan pangan untuk menunggu lonjakan harga. "Impor bahan pangan untuk memenuhi pasokan di pasar itu boleh, tapi harus dikendalikan. Pemerintah harus mewaspadai jangan sampai mafia-mafia importir itu menahan barang, ini kan sering mereka mainkan," kata Ngadiran dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan izin impor harus mematok pula harga jual sesuai dengan perhitungan biaya importir. Hal itu untuk mencegah importir memasang harga yang tidak wajar yang dapat merugikan pedagang lokal dan konsumen.

"Saat impor tentukanongkosnya berapa, lalu pemerintah pantek harga agar importir tidak seenaknya. Pemerintah jangan sampai dikendalikan oleh importir," kata dia.

Selain itu Ngadiran meminta pemerintah dalam melakukan impor harus memperhatikan siklus panen petani, serta kecukupan pasokan bahan pangan hasil dari petani/peternak.

Lebih jauh Ngadiran menjelaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan izin impor untuk mengintervensi pasar atas kurangnya pasokan bahan pangan yang menyebabkan meningkatnya harga.

Di awal bulan Ramadhan saat ini menurut dia, hanya minyak goreng dan gula pasir yang harganya relatif stabil. Sedangkan bahan pangan seperti daging, ayam potong, cabai dan bawang harganya meningkat cukup drastis.

"Saat ini hanya minyak goreng dan gula pasir yang harganya tidak naik, karena produksi sawit bagus dan gula sedang panen. Sedangkan cabai sekarang Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 16.000, bawang Rp35.000 per kilogram dari biasanya Rp 17.000, dan ayam, daging serta telur juga mengalami kenaikan harga," ujar dia.sementara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menduga kenaikan harga daging ayam yang menembus harga Rp-40.000 per kilogramnya beberapa waktu lalu, dikarenakan adanya permainan kartel. "Untuk harga daging ayam, sudah menjadi rahasia publik bahwa ayam ini memang ada permainan kartel," kata Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat Selly A Gantina, di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Rabu.

Oleh karenanya, pihaknya menilai wajar dengan langkah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan melibatkan

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait harga daging ayam. "Selain menggandeng KPPU seharusnya Pemprov Jawa Barat juga harus melibatkan aparat keamanan dalam mengawasi harga daging," kata dia.

Menurut dia, beberapa waktu lalu Komisi B DPRD Jawa Barat melakukan sidak ke salah perusahaan yang menyuplai doc (day old chicks) kepada para peternak yang ada di Jabar dan di luar Jabar, yakni di daerah Kabupalen Subang.

Dikatakan dia, dalam rapat internal tersebut nantinya akan diambil beberapa langkah atau tindak lanjut terkait hasil sidak itu. "Apakah memang kita akan segera menindak lanjuti, bahwa kalau memang si perusahaan tadi melakukan kecurangan maka pemprov jabar harus melakukan tindakan. Dalam artian izin perusahaan itu harus kita cabut," katanya.