KPPU Desak Pemprov DKI Cabut Perda Pengelolaan PRJ

Suasana PRJ 2012, rencananya PRJ akan diselenggarakan di Monas, Jakarta. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Pekan Raya Jakarta. "Pada 2010 kami sudah pernah memberi rekomendasi agar perdanya dicabut," kata Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan. Alasannya, penyelenggaraan PRJ dimonopoli oleh hanya satu badan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mewacanakan akan menggelar Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Kawasan Monas Jakarta, dan terpisah dari JI Expo. Hal ini dikarenakan PRJ yang merupakan pesta rakyat namun dalam beberapa tahun belakangan ini lebih terkesan komersilnya. Produk-produk yang dipamerkannya pun mayoritas berasal dari perusahaan besar, sedangkan dari UMKM sedikit sekali.  

Selain hal itu, tersiar kabar bahwa alasan pemindahan lokasi tersebut lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak dibagi deviden dalam penyelenggaraan PRJ beberapa tahun terakhir. Mengenai hal ini, Jokowi mengakui pembagian dividen sebagai salah satu alasan Pemprov DKI mendepak PT Jakarta International Expo sebagai penyelenggara PRJ. DKI sebagai pemilik saham 13,1 persen penyelenggaraan acara tahunan itu tak pernah mendapatkan dividen sebelumnya.

"Ya, memang termasuk itu (dividen)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta (3/6). Selanjutnya Jokowi tengah membicarakan rencana penggunaan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat pesta rakyat DKI itu. "Memang ada altematif seperti itu."

Meski didepak dari perhelatan PRJ, menurut Jokowi, bukan berarti JI Expo tidak menggelar pameran di Kemayoran. Nantinya JI Expo akan menggelar pameran produk kelas atas di Kemayoran. Sedangkan pameran yang salah satu alternatif lokasinya digelar di Monas itu untuk kelas bawah.

Jokowi sudah pernah mengancam akan memutuskan kontrak kerja dengan PT JI Expo. Alasannya, penyelenggaraan PRJ sudah melenceng dari tujuan semula. Menurut dia, terlalu banyak pengusaha besar dan komersial yang mendapat tempat di PRJ, sedangkan pengusaha kecil malah kesulitan menyewa tempat.

Meski mendepaknya sebagai pelaksana PRJ, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan DKI tak akan menarik sahamnya dari PT JI Expo. "Pembicaraan tidak sampai pencabutan saham," kata Basuki. Artinya, tahun depan pun Pemerintah DKI Jakarta masih memiliki saham 13,1 persen di badan yang selama ini menjadi penyelenggara PRJ itu.

Kerja sama DKI dengan JI Expo yang dikomandani Hartati Murdaya itu sudah berlangsung sejak 2003. Namun sejak 2008 DKI tak pernah diberi dividen. Basuki sempat uring-uringan karena Jakarta tetap diminta membayar stand dalam PRJ yang akan berlangsung pada 6 Juni hingga 7 Juli 2013. Rapat umum pemegangsaham JI Expo akhirnya memutuskan akan membayar 13,1 persen dividen dari Rp 10 miliar.