 |
| Harga daging yang tinggi diindikasi adanya kartel importir daging sapi dan rumah potong hewan |
Modusnya adalah tidak melakukan kegiatan pemotongan sapi selama beberapa waktu. Menurut Munrokhim, hal ini sengaja dilakukan untuk menahan harga. "Mereka beralasan tidak memotong sapi untuk sementara waktu karena tidak dipasok. Tujuannya jelas agar harga naik," katanya. Namun Munrokhim menolak menyebutkan identitas importir dan RPH yang dimaksud.
KPPU masih terus mendalami dua pelaku yang diduga kuat melakukan praktek kartel.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyayangkan keterlibatan RPH dalam praktek kartel. Menurut dia, hal ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap RPH, yang merupakan instansi pemerintah. "Indikasi itu dapat dilihat ketika penjual daging sapi mogok beberapa waktu lalu, RPH juga ikutan mogok," ujarnya ketika dihubungi kemarin.
Khudori menduga RPH dikendalikan oleh pedagang sapi hidup yang merupakan pemain besar dan menjadi pemasok RPH."Dalam bisnis bisa terjadi seperti itu akibat tergantung pada pemasok," katanya.
Idealnya, kata Khudori, pemerintah harus mengontrol dengan ketat agar hal yang sama tidak terulang. Ia mengamati selama ini pemerintah tidak mengendalikan pengawasan terhadap instansi, terutama RPH.
Khudori mengimbau pemerintah agar mengambil kendali dalam pengawasan yang ketat terhadap RPH, termasuk dalam distribusi dan pergudangan terkait dengan penjualan daging sapi. "Sehingga tidak terjadi penimbunan yang dapat menaikkan harga," katanya.
Tahun ini, kuota impor daging telah . ditetapkan sebesar 80 ribu ton. Jumlah ini terdiri atas daging sapi beku sebesar 32 ribu ton dan sapi bakalan sebanyak 267 ribu ekor, yang dikonversi setara dengan 48 ribu ton.
Post a Comment