KADIN : Kartel Akibat dari Lemahnya Penataan Pangan Nasional

Sistem pengadaan pangan nasional yang kurang berpiihak pada rakyat, terutama petani, menjadikan produktivitas pertanian menurun. Pelaku kartel memanfaatkan kebijakan impor produk pangan. 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan masih adanya indikasi kartel pangan adalah akibat lemahnya penataan pangan nasional dari segi hulu hingga ke hilir.

"Gambaran seperti itu (kartel) diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang lemah dari aspek produksi, distribusi dan perdagangannya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Natsir, data Kadin menyebutkan bahwa potensi kartel untuk enam komoditas pangan strategis mencapai hingga Rp 11,34 triliun per tahun.

Keenam komoditas pangan strategis tersebut adalah daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras impor.

Untuk itu, Kadin juga meminta pemerintah untuk merombak tata niaga impor nasional yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel.

Kadin mengapresiasi kinerja KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memberantas praktek kartel pangan. Ia berpendapat bahwa Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan DPR harus ikhlas dalam menyerahkan persoalan itu ke dalam proses hukum.

"Kami berharap KPK, BPK, Kejaksaan menindak lanjuti temuan KPPU ini. Sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tidak perlu panik di dalam mengelola pangan strategis ini mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya asal mereka tegas konsisten tidak hanya berwacana," ujarnya.

Sekarang , menurut dia, keenam komoditas strategis tersebut masih "barang mainan" pelaku kartel akibat ketidakkonsistenan kebijakan pangan strategis baik oleh Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian sehingga akhirnya berdampak kepada rakyat.

Di tempat terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini mengatakan terdapat indikasi kartel yang dilakukan importir kedelai saat ini dengan membuat kesepakatan-kesepakatan secara horizontal.

"Saya katakan ada indikasi kartel (kedelai). Kita lihat penyebabnya pemegang pasokan yang memiliki kekuatan menjadi 'price maker', membuat kesepakatan horizontal," kata Didik.

Menurut Didik, pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) sudah menyatakan adanya indikasi kartel pangan termasuk komoditas kedelai.

Presiden, lanjutnya, bahkan telah memerintahkan KEN beserta KPPU untuk menyelidiki kemungkinan indikasi tersebut.

Namun di sisi lain, ujar Didik, Kementerian Perdagangan justru memberikan izin impor kedelai kepada importir terindikasi kartel dengan kuota sangat besar