Terkait Melambungnya Harga Pangan, KPPU Awasi Impor

Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan

KPPU akan menjatuhkan sanksi jika dari hasil penyelidikannya terbukti kenaikan harga ini terjadi karena perilaku kartel.yang tidak wajar itu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan beberapa waktu lalu.  Menurutnya, KPPU kini tengah menurunkan tim pengawas kartel pangan untuk melakukan investigasi.

Kartel adalah tindakan per­janjian atau kesepakatan para pelaku usaha yang dapat be­rupa pengaturan harga, peng­aturan wilayah pemasaran, dan pengaturan suplai.

Selain komoditas tersebut, KPPU juga sedang menyeli­diki dugaan kartel daging sapi karena sejak awal tahun ini saja kenaikan harganya sudah mencapai 50 persen dan tren kenaikan masih berlangsung hingga bulan puasa.

"Kami akan bertindak dan menjatuhkan sanksi jika dah hasil penyelidikan kami ternyata terbukti bahwa kenaikan harga ini terjadi karena peri­laku kartel," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sakwan me­ngatakan penyelidikan tidak hanya terkait kartel pangan, te­tapi juga kebijakan pemerintah dalam penyediaan suplai pa­ngan terutama yang bersum­ber dari impor.

KPPU menilai ada unsur yang penting untuk dilakukan penyelidikan terutama meng­ingatkan Kementerian Per­dagangan dan Kementerian Pertanian untuk mengawasi re­alisasi importasi pangan yang sudah disetujui.

Sementara itu, politisi dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sud­ding, menilai pemerintah tidak kompak dalam menuntaskan gejolak harga pangan, bahkan pernyataan para pejabatnya bertolak belakang.

"Menteri Perdagangan me­nyebut gejolak harga pangan terjadi karena pasokan langka. Menko Perekonomian menye­but tingginya harga pangan ka­rena aksi spekulan. Ini menun-jukkan pemerintah seperti tidak melakukan koordinasi karena sesama menteri pernyataanya berbeda," ujarnya.

Padahal, lanjut Sudding, se­harusnya pemerintah sigap bertindak untuk mencari ja­lan keluar dari gejolak harga pangan daripada mengeluar­kan pernyataan yang membi­ngungkan masyarakat.

Dia mencontohkan saat ini harga daging sapi terus bergerak naik hingga menembus 100 ribu rupiah per kilogram dan memicu keresahan masya­rakat yang sedang menunaikan Ramadan. Jadi, pemerintah saat ini terlihat kewalahan me­ngendalikan gejolak harga pa­ngan.

Menurut Sudding, langkah pemerintah untuk mengen­dalikan kenaikan harga daging sapi juga cenderung memakai jalan pintas melalui impor da­ging, padahal cara itu merugi­kan peternak sapi di dalam ne­geri.

"Jika pemerintah punya pe­rencanaan jangka panjang, ti­dak akan terjadi kasus seperti ini. Kejadian ini selalu ter­ulang tiap tahun. Pemerintah seharusnya belajar dari peng­alaman, kemudian memberdayakan para peternak di da­lam negeri sehingga mampu mencukupi kebutuhan di da­lam negeri," ungkapnya.

AWASI IMPOR

Selain mengawasi terus adanya dugaan kartel pada kenaikan harga, KPPU juga menaruh perhatian besar pada kebijakan penyediaan suplai oleh pemerintah, khususnya untuk komoditas pangan yang bergantung pada impor.

"Setelah mencermati pro­ses penyelidikan yang sedang berjalan dari daging sapi, yang di dalamnya juga me­nyangkut kebijakan impor, KPPU menekankan penting­nya pengawasan atas real­isasi impor itu," kata Saidah Sakwan.

KPPU memandang penting untuk mengingatkan pemerin­tah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Pertanian, untuk mengawasi realisasi im­por komoditas yang telah dise­tujui Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Perse­tujuan Pemasukan (RPP)-nya, agar sesuai dengan timeframe (kerangka waktu) yang telah ditetapkan.

KPPU, lanjut Saidah, meng­khawatirkan jika realisasi im­por tidak sesuai time frame-nya maka kestabilan ketersediaan di pasar dalam enam bulan ke depan akan terganggu.