Pengawasan Terhadap Indikasi Kartel Pangan Terus Dilakukan KPPU

Kenaikan harga kebutuhan pokok terus melambung, ada indikasi ulah kartel.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai adanya kartel di balik kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok belakangan ini. Lembaga amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu akan terus melaksanakan pemantauan terhadap indikasi adanya kartel pangan di Indonesia. Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan mengatakan KPPU akan menurunkan tim pengawas kartel untuk menyelidiki penyebab melambungnya harga.

"Kami bekerja simultan, berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah kota. Kami juga turun ke pasar," kata juru bicara KPPU, Ahmad Junaidi, kemarin. Tim pengawas masih menginvesngasi penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas di tengah pasokan yang mencukupi.

Dibandingkan dengan Juni, harga pangan saat ini melambung hingga di atas 5 persen. Berdasarkan catatan KPPU, harga cabai rawit naik hingga 63 persen, bawang merah 49 persen, daging ayam ras 19,5 persen, dan telur ayam ras 9,32 persen.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi hingga 41 persen. Kenaikan harga daging sapi bahkan sudah berlangsung sejak awal 2013. Hal ini menurut Saidah, KPPU masih menyelidiki dugaan kartel di balik kenaikan harga daging sapi.

Saidah mengingatkan para pelaku usaha agar tidak berspekulasi dengan mencoba-coba melakukan kartel. "Kami akan bertindak dan menjatuhkan sanksi jika terbukti bahwa kenaikan harga disebabkan oleh kartel," ujarnya.

Dalam rapat kabinet terbatas di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Keduanya dinilai saling melempar tanggung jawab dalam kenaikan harga daging sapi. Presiden mengaku kecewa karena kebijakan harga daging sudah lama dibahas tapi belum menghasilkan perbaikan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengaku heran harga daging sapi terus melambung tinggi, padahal stoknya mencukupi. Dia menduga ada permainan dari importir dan peternak sapi untuk menahan pasokan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia, Johny Liano, membantah dugaan tersebut. Menahan sapi yang siap potong justru merugikan pengusaha. "Kami harus mengeluarkan biaya tambahan," ujarnya.

Johny mengklaim kenaikan harga daging disebabkan oleh minimnya pasokan. Pada kuartal kedua 2013, dia mencontohkan, jatah impor sapi adalah 117.931 ekor. Padahal kebutuhan untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai 180 ribu ekor sapi. "Dari kuota nasional itu, yang bisa disalurkan ke Jabodetabek hanya sekitar 60 ribu ekor. Ini masih kurang sehingga harga melambung tinggi," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Thomas Sembiring juga menolak disebut sebagai penimbun. Impor daging sapi yang dilakukan oleh asosiasi yang dipimpinnya ditujukan untuk industri pengolahan, restoran, dan hotel.

Untuk mencukupi permintaan, pemerin tah telah menugasi Perum Bulog untuk mengimpor daging sapi. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memastikan pekan ini sebanyak 500 ton dari 3.000 ton daging sapi yang diimpor Bulog akan memenuhi pasokan pasar dalam negeri. "Hari Rabu diperkirakan sudah tiba," katanya.