Pemerintah Dinilai Masih Kurang Tegas terhadap Pelaku Kartel

Mantan Menko Perekonomian, Dr. Rizal Ramli: Pemerintah harus tegas terhadap pelaku kartel. 

Praktik kartel yang membuat harga komoditas pangan melonjak tinggi dan susah dikendalikan seharusnya diberantas pemerintah sehingga tidak makin merajalela.

"Kalau saja praktik kartel bisa dihapuskan, harga bahan pangan yang belakangan ini sangat liar dan naik tanpa bisa dikendalikan, bisa dicegah sejak awal," kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurut dia, sistem kartel yang diawali dengan penerapan sistem kuota impor produk pangan telah menimbulkan inefisiensi luar biasa.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius dan kurang tajam melihat masalah. "Ada kesan seolah-olah pemerintah melihat kartel ini bukan masalah yang membebani rakyat," ujar Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu.

Rizal Ramli mengatakan, beberapa waktu lalu ia sudah mengingatkan bakal terjadinya gejolak harga bahan pangan. Lonjakan harga itu, menurutnya, bukan semata-mata karena harga di pasar internasional yang tinggi,melainkan karena diterapkannya sistem kuota impor dan maraknya praktik kartel atas sejumlah komoditas pangan. Rizal Ramli mendesak pemerintah untuk menghapuskan sistem kuota impor yang menjadi cikal bakal kartel dan menggantinya dengan sistem tarif. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus melakukan penyelidikan terhadap praktik kartel-kartel itu yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

"Siapa pun bisa mengimpor barang, tapi harus membayar tarif yang besarnya dihitung dengan hati-hati. Kalau itu dilakukan, otomatis harga gula akan anjlok setengahnya, harga daging yang telah menembus Rp 100.000 akan anjlok ke harga Rp 50.000-Rp 60.000 per kg dan seterusnya. Sayangnya, pemerintah kurang all out dan bekerja sangat lamban. Bahkan ketika harga-harga makin tidak terkendali seperti sekarang pun, pemerintah hanya sibuk rapat dan rapat," ujar Rizal Ramli.

Akibat situasi itu, menurut dia, rakyat makin menderita karena harga-harga melonjak sangat tinggi. Ia melihat pemerintah tidak memiliki keberanian untuk menghapus sistem kartel. "Baru setelah masalahnya makin tidak terkendali, Bulog diberi peran yang lebih luas untuk stabilisasi," ucapnya.

Di tempat terpisah, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi berpendapat, sulitnya mengendalikan harga daging dan barang kebutuhan pokok lainnya saat ini merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan itu.

Seharusnya, menteri yang menangani hal itu, seperti Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, memiliki rasa malu karena ketidakmampuan itu dan menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatan.

Sebab, menurut dia, kenaikan harga saat ini sudah terlalu tinggi dan terlalu lama hingga sangat membebani masyarakat. Lebih dari tiga bulan belakangan ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak mampu memberikan solusi konkret untuk menurunkan harga barang.

"Seharusnya, kalau sudah merasa tidak mampu memimpin, dan memberikan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat, dengan secara hormat mereka meminta mundur. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan mengundurkan diri. Jadi menunggu Presiden yang menggantinya," kata Pande.

Selain itu, keterlambatan dalam melakukan impor guna menekan harga barang di pasaran, menurut Pande, adalah satu pembuktian bahwa menteri yang bertanggung jawab dalam masalah itu tidak layak menduduki jabatan yang diembannya saat ini.

"Memang dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk mengakui kalau mereka telah gagal memimpin," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto meminta pemerintah melakukan operasi pasar secara massif untuk meredam kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, khususnya pascakenaikan harga BBM, saat Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah perlu mendorong kementerian terkait di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Bulog dan BUMN untuk melakukan operasi pasar secara masif demi menciptakan stabilitas harga.

Di samping itu, pasokan kebutuhan pokok seperti beras, daging sapi, cabai rawit, gula, telur, ayam potong, dan minyak goreng agar terus ditingkatkan. Hal ini diharapkan supaya tren lonjakan kenaikan harga dapat dikurangi dan tekanan terhadap inflasi dapat diredam.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki sistem tata niaga menjadi lebih transparan dan bisa diakses oleh semua pihak. Impor saat ini hanya dilakukan oleh sejumlah pengusaha besar melalui sistem kuota. Oleh karena itu, perlu diubah dari sistem kuota menjadi sistem tarif sehingga terjadi persaingan yang lebih sehat di antara pengusaha.

"Dalam kaitan dengan RUU Perdagangan yang saat ini dibahas antara pemerintah dan DPR, maka perlu dimasukkan klausul tentang anti mengambil keuntungan berlebihan. Klausul ini meregulasi tentang pelarangan dan pemberian sanksi tegas terhadap aksi penimbunan barang oleh para spekulan ataupun kartel untuk mengeruk keuntungan berlebihan," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menyeimbangkan pasokan kebutuhan pokok yang mengalami tekanan dari sisi permintaan, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan dengan membuka keran impor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada Juli ini, sekitar 4.000 ton bawang dan cabai siap diimpor. Selama seminggu ke depan, 2.600 ton bawang merah dan 240 ton cabai bakal datang. Sementara untuk daging, realisasi impor 15.000 ekor sapi bakalan pada Juni telah terlaksana, sedangkan untuk bulan ini akan diimpor 30.000 ekor. Selain sapi bakalan, pemerintah juga akan menyiapkan 3.000 ton daging sapi impor (melalui Bulog) untuk mengisi pasokan.

Di lain pihak, pemerintah mengklaim harga kebutuhan pangan, khususnya daging sapi, secara nasional sudah mulai bergerak turun pada minggu kedua Juli 2013.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, meski masih ada yang menjual dengan harga di atas Rp 100.000 per kg, namun dalam beberapa hari ke depan harga daging sapi akan turun hingga Rp 75.000 per kg. Terutama, setelah masuknya daging sapi yang diimpor Bulog memasuki pasar, harga daging sapi kembali akan turun dengan lebih signifikan.

"Daging Bulog yang kemarin masuk ke Bandara Soekarno Hatta akan bertahap masuk ke pasar," ujar Hatta usai memimpin rakor stabilisasi harga pangan, Rabu silam.

Bahkan, menurut dia, pemerintah akan menambah impor daging sapi jika masih diperlukan. Sedangkan jumlah impor yang akan ditambahkan, dia mengaku masalah kuota itu secara khusus akan dibahas oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan melalui Per-mentan dan Permendag.

"Jika berdasarkan permintaan masih diperlukan, akan terus dipasok," ucapnya.