Pelabuhan Perlu Ditata Ulang

Pemerintah harus segera turun tangan untuk menuntaskan kisruh persaingan usaha antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan dunia usaha jasa terkait kepelabuhan. Salah satunya dengan menata ulang bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Pelindo sebaiknya hanya berkonsentrasi pada usaha pokok, yakni penyediaan prasarana pelabuhan dan penyediaan jasa yang belum bisa disediakan oleh swasta. "Sedangkan, penyediaan sarana pelabuhan, termasuk pelayaran, baik jalur maupun kapalnya, diserahkan kepada swasta dan mekanisme pasar," ujarnya, Selasa (4/6).

Menurut  Suryo, model penataan ulang bisnis BUMN pelabuhan seperti ini sangat bagus untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di pelabuhan, menjaga akselerasi perekonomian domestik, menciptakan pemerataan, dan penguatan dunia usaha nasional. Dengan demikian, tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Apalagi, pelabuhan adalah urat nadi bagi ribuan perusahaan penyedia jasa usaha kepelabuhan. Untuk itu, otoritas pelabuhan harus kuat dan netral. "Jika swasta bersama BUMN pelabuhan dapat disinergikan dengan cara mereposisi bisnis BUMN pelabuhan, Indonesia akan lebih siap mengamankan potensi domestik padaera integrasi pasar ASEAN 2015 mendatang," ujarnya.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengatakan, sebenarnya bisnis logistik di pelabuhan memiliki ruang yang luas dan masih sangat banyak hal yang bisa digali potensinya. Perusahaan yang bergerak di pengangkutan kini telah menikmati keuntungan bisnis hingga dua kali lipat.

Ia menambahkan, kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2009 hanya 3,8 juta twen ty foot equivalent unit (Teus), kemudian meningkat menjadi 6,2 juta Teus pada 2012. "Sebagian ekspor dan impor pun mayoritas ada di Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Dengan fakta-fakta itu, ia membantah tudingan bahwa anak perusahaannya, yaitu PT Jasa Armada Indonesia, telah mematikan usaha pendukung kegiatan ke pelabuhan. Lino menegaskan, bisnis itu memang harus bersaing. Sehingga, perusahaan pendukung kegiatan kepelabuhan bisa berubah agar lebih maju. Kalaupun masih ada tudingan monopoli, ia menyebutkan tempat untuk mengadu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sehingga, tidak perlu ada pemogokan seperti yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin (3/6). Pemogokan yang dilakukan para buruh angkutan khusus pelabuhan tersebut telah mengganggu aktivitas pelabuhan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit.

Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Totok Dirgantoro mengatakan, pemogokan mengakibatkan kerugian sedikitnya Rp 22,5 miliar per hari. "Mogok pengoperasian ini sangat merugikan ekonomi nasional karena distribusi terganggu. Barang terlambat sampai tujuan," ujarnya.