 |
| Lalulintas angkutan pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan terancam stagnan. |
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) Syamsul Hadi mengatakan ancaman kepadatan hingga stagnasi dipicu tersendatnya arus distribusi pengeluaran peti kemas dari dalam pelabuhan sedangkan kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berjalan.
"Kondisi ini akan mengakibatkan kepadatan parah jika dibiarkan dan aksi setop operasi tetap berlangsung," ujarnya kepada Bisnis Senin (3/6).
Seharusnya, menurutnya, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok mengevaluasi kebijakan tingkat isian lapangan atau yard occupancy ratio (YOR) agar perpindahan peti kemas bisa dilakukan dengan mengacu YOR di Unit Priok sekitar 65%.
Data yang diperoleh Bisnis di lapangan menyebutkan YOR di seluruh terminal Unit Priok termasuk PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja sudah melebihi 100%.
"Kalau perpindahan peti kemas mengacu YOR 85%, seperti inilah jadinya. Ada setop operasi sehari saja, tingkat YOR langsung naik dan pelabuhan padat sehingga manuver di dalam terminal terbatas," ujarnya.
Dia mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama memecahkan masalah di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Mesti ada pihak yang menjembatani soal ini," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Richard Joost Uno menyatakan kegiatan jasa kepelabuhanan di Priok tetap berlangsung kendati ada aksi setop operasi angkutan pelabuhan.
Pengeluaran Barang
Dia memaparkan pihaknya tetap melayani jasa sandar dan bongkar muat sebanyak 20 unit kapal pada Senin (3/6). Dia juga meminta importir segera mengeluarkan barang jika proses administrasi telah selesai sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan barang.
Dia juga membantah isu Pelabuhan Tanjung Priok bakal di-black list jika pelayanan jasa kepelabuhanan dihentikan.
"Isu pelabuhan-pelabuhan di lndonesia apalagi Tanjung Priok dapat terkena black list internasional tidak akan terjadi karena IPC tetap melakukan pelayanan seperti biasa," ungkapnya.
Sejauh ini, pemilik barang sudah melakukan antisipasi menghadapi aksi mogok dengan melakukan pengiriman atau pembongkaran barangpada Sabtu (1/6) dan Minggu (2/6). Terpusatnya aktivitas di 2 hari itu yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya arus lalu lintas di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang akhir pekan lalu.
Terkait dengan dugaan monopoli dalam layanan pelabuhan, Uno meminta pengusaha membuktikan tuduhan itu dihadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan aksi mogok.
Menurutnya, Otoritas Pelabuhan akan fokus menginventarisasi sejumlah perusahaan angkutan yang mogok di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Besok (hari ini) kita rencana inventarisasi dan akan evaluasi bahkan berikan sanksi. Sebelumnya kami sudah menghimbau agar tetap dialog sehingga kegiatan di pelabuhan tidak terganggu," ujarnya
Sanksi yang akan diberikan kepada operator yang melaukan aksi mogok berupa teguran, membekukan izin operasi dan mencabut izin operasi sejumlah perusahaan truk yang melakukan aksi mogok.
Sejauh ini, sebanyak 15.000 truk yang terdaftar di pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan diperkirakan mencapai 18.000 truk jika ditambah sejumlah truk tambahan lain di Pelabuhan Tanjung Priok.
Akibat aksi mogok, imbuhnya, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok terganggu kendati tidak menyebabkan kelumpuhan operasional layanan pelabuhan.
Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantara menjelaskan pihaknya bakal merugi Rp22,5 miliar per hari. "Kerugian dari bayar penumpukan kontainer, ada produsen yang terlambat menerima bahan baku dan tentunya ada biaya tambahan lain," katanya.
Dia juga menambahkan pihaknya akan mendirikan perusahaan jasa angkutan khusus pelabuhan bila pihak Angsuspel melakukan aksi mogok lanjutan di Priok.
Pendirian jasa angkutan khusus pelabuhan dapat berasal dari setiap perusahaan pengguna jasa pelabuhan atau merupakan gabungan beberapa perusahaan yang menyediakan jasa angkutan khusus pelabuhan.
Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Ahmad Ridwan Tanto juga menjelaskan pengiriman barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok terganggu akibat aksi mogok pengusaha truk di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Akibat aksi mogok pengiriman barang yang terkonekesi ke Singapura bisa terganggu dan kapal bisa kena pinalti karena pengiriman bahan baku terlambat," katanya.
Dia mengklaim importir dan eksportir mengalami kerugian hingga triliunan rupiah karena terhambatnya pengiriman bahan baku baik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Post a Comment