Dirut Pelindo II : Saya challenge KPPU, monopolinya di mana?

Dirut Pelindo II, R.J Lino

Langkah. PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) membentuk puluhan anak perusahaan menuai protes dari sejumlah asosiasi di pelabuhan. BUMN itu kerap dituding melakukan praktik monopoli layanan jasa kepelabuhanan. Klimaksnya, operator angkutan di Pelabuhan Tanjung Priok menggelar aksi setop operasi pada Senin (3/6). Aksi mogok itu juga diikuti perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menolak campur tangan PT Pelabuhan Indonesia III di usaha itu. Untuk mengetahui latar belakang pendirian puluhan anak usaha itu. Bisnis mewawancarai Presiden Direktur PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Richard Joost Lino di sela-sela peluncuran buku Antara Pasar dan Politik, BUMN di Bawah Dahlan Iskan, Selasa (4/6). Berikut petikannya

Bagaimana tanggapan Anda soal tuduhan monopoli?
Jadi begini, silakan Anda bilang begitu tetapi jelaskan dan buktikan monopoli yang mana. Pendapat mereka saya monopoli tetapi di sisi lain mereka bilang saya mendirikan anak usaha dan bersaing dengan mereka. Kalau ada kompetisi berarti tidak ada monopoli kecuali saya kuasai semuanya. Saya challenge Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). BUMN itu tidak akan masuk melayani usaha jika swasta sudah baik. Pelindo akan masuk bila swasta belum masuk atau sudah ada swasta tetapi performance belum bagus.

Apa konsep dasar pendirian beberapa anak usaha Pelindo II?
Kita ingin melayani customer kita dengan baik, tidak ada birokrasi. Menghilangkan garis pemerintah saja sehingga anak perusahaan saya bisa layani customer dengan baik. BUMN itu berkaitan dengan birokrasi dan banyak aturan, makanya Pak Dahlan Iskan  Menteri BUMN kasih solusi kewenangan semuanya pada BUMN tetapi DPR tidak setujui makanya caranya untuk efisien secara bisnis dengan mendirikan anak usaha IPC itu masih kena birokrasi tetapi anak usaha kita bisa lebih cepat secara bisnis dan kita mendorong mereka untuk berwirausaha. Para dirut semua anak usaha Pelindo II itu gajinya di atas Rpl00 juta sehingga mereka harus benar-benar berinovasi.

Bagaimana dengan kerja sama sejumlah perusahaan bongkar muat swasta di Pelabuhan Tanjung Priok ?
Kita kerja sama dengan bongkar muat swasta secara fair dan itu prosesnya panjang sejak 2010. Kita umumkan akan lelang dengan 100 perusahaan bongkar muat dan 30 yang lolos seleksi dari segi umum dan teknis. Akhirnya, kami pilih 16 perusahaan bongkar muat swasta yang terbaik dan setelah 2 tahun hanya sisa 14 perusahaan bongkar muat swasta.


Apa syarat bagi 16 perusahaan bongkar muat swasta yang bekerja sama dengan Pelindo II?
Jadi mereka kan pakai lahan kita, makanya harus investasi alat juga seperti crane. Kurang lebih mereka total investasi sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar dan mereka dapat waktu kerja sama dengan kita sekitar 15 tahun-20 tahun. Lamanya waktu kerja sama harris sesuai besaran investasi sedangkan usaha bongkar mual yang kecil bisa bekerja sama dengan anak usaha bongkar mual Pelindo II atau nebeng dengan swasta lain.

Apa benar penerapan biaya imbal jasa tidak ada dasar hukumnya?
Biaya imbal jasa itu tidak ada istilah seperti itu. Yang benar, pembagian revenue karena dermaga itu aset saya dan pelaku usaha swasta yang mau kerja di lahan saya dan menggunakan peralatan saya. Dengan adanya pembagian revenue itu, mereka tidak bisa kerja santai seperti sebelum 2009 karena sekarang produktivitas harus tinggi. Dan jika produktivitas mereka tinggi share revenue bisa lebih besar dan saya cuma 30%, tetapi biasanya 50% mereka dan saya 50% karena biaya aset seperti dermaga juga tinggi. Kita harus bersama-sama maksimalkan aset ini.

Saat aksi mogok 3 Juni 2013 di Pelabuhan Tanjung Priok, apa dampak bagi Pelindo II?
Ngga ada mogok karena bongkar muat jalan seperti biasa cuma angkutan yang mogok. Saya sebelum mereka lakukan mogok sudah kosongkan lini 1 sehingga tidak terganggu untuk penumpukan barang. Pihak yang mogok itu mau menyerang Pelindo tetapi mereka merugikan costumer mereka sendiri karena barang costumer yang sering mereka angkut terhambat.

Bagaimana konsolidasi dengan pelaku usaha yang mogok setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan percayakan pada Anda?
Pak Menteri BUMN tidak mau campur adukkan dengan urusan bisnis dengan politik, makanya dia mmuli kami putuskan sendiri untuk soal bisnis. Bisa dilihat siapa-siapa yang suruh mogok dan berapa jumlah truknya. Saya tidak bisa jelaskan