Hal ini terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi Bali yang akan menerbitkan peraturan terkait penetapan standar tarif kamar hotel, dan mengendalikan pembangunannnya yang semakin tidak terkontrol.
Ahmad Junaidi, Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU mengatakan, pihaknya sudah beraudiensi dengan Pemprov Bali sebagai bagian dari implementasi program early warning system.
"Audiensi yang dilaksanakan KPPU dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terkait makin menjamurnya jumlah akomodasi," tutur Ahmad Junaidi.
Dikatakannya, KPPU Surabaya berupaya mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang rencana kebijakan tersebut, sekaligus menyampaikan potensi pelanggaran UU No. 5/1999 khususnya, dan tidak terbatas pada Pasal 5 dan 11 mengenai penetapan harga dan kartel.
"Pemprov Bali menyambut positif upaya koordinasi tersebut, untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran seperti praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat yang mungkin timbul, apabila kebijakan standardisasi tarif hotel tersebut diberlakukan," jelasnya.
Pemprov Bali mengharapkan KPPU dapat memberikan rekomendasi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat dalam menghadapi permasalahan dunia usaha di daerah.
Audiensi digelar bersama Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
Sementara itu, Gubernur Bali Mangku Pastika mengatakan rencana pemberlakuan standardisasi tarif kamar hotel guna menekan jumlah pertumbuhan kamar yang semakin tidak terkendali.
Post a Comment