DPR Minta KPPU Awasi Kartel Pangan

Lili Asdjudiredja, anggota Komisi VI DPR RI

Komisi VI DPR RI menyarankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar fokus kepada kartel perdagangan yang terkait kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Di bidang ini, kemungkinan munculnya kartel terbilang cukup tinggi mengingat banyaknya preman yang bermain.

"Jadi saya kira KPPU lebih baik fokus pada sembako, karena bagaimanapun, preman-preman ini mengincar sembako," ujar anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja.

Menurut Lili, para kartel atau preman-preman dahulu tidak pernah berani muncul karena pengaturan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) diatur oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). "Tapi kan sekarang dilepaskan," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR, Iskandar Syaicho menambahkan, fokus pengawasan KPPU pada sektor Sembako justru akan membantu lembaga tersebut mengurangi energi yang dikeluarkan. "Energi KPPU akan habis jika memaksakan diri menyelidiki banyak bidang usaha," ujar Iskandar.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPPU, Nawir Messi mengaku pihaknya saat ini memang lebih fokus pada komoditas pangan utama. Khususnya, produk pangan yang tengah ramai dibicarakan yaitu daging sapi impor dan bawang putih. "Yang pertama akan masuk penyidikan adalah daging sapi, lalu bawang putih," ujar Messi.

Dalam konteks bawang putih, menurut Messi, KPPU tengah menjadwalkan pemanggilan terhadap para importir terkait. "Kami terus melakukan penyidikan lapangan, saksi ahli lapangan, dan lain-lain," ujarnya.

Selama ini KPPU mengaku senantiasa memantau pasar sebagai wujud perhatian atas pergerakan harga sembako. Bahkan KPPU selalu menggelar survei mingguan terhadap 10 komoditas di enam wilayah. "Kami pantau mingguan, itu jadi basis pemantauan pasokan reguler termasuk di pasar Induk Kramat Jati," ujarnya