Agar Bisnis Bioskop Tak Dimonopoli

Pelaku bisnis Bioskop di Indonesia kini tinggal beberapa saja. Jangan sampai bisnis ini hanya dimonopoli pihak tertentu.

Industri perfilman di Tanah Air dinilai sebagian pihak masih tertinggal, pasalnya tujuh dari 33 provinsi belum terjangkau bioskop.

Meski begitu, industri bioskop dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan tumbuh rata-rata 40%, . kecuali pada 2011 ketika produsen film Hollywood menghentikan peredaran filmnya ke Indonesia.

Peningkatan tersebut tak lepas dari peran industri film nasional yang telah membuktikan produktivitasnya melalui film karya sejumlah sineas lokal yang mampu menarik jutaan penonton. Mereka berada dibalik film-film berkualitas. Sebut saja seperti film Laskar Pelangi, The Raid, Habibie Ainun, maupun 5 Cm.

Sayangnya, produksi perfilman nasional belum diimbangi dengan penyebaran bioskop secara demografis atau merata di seluruh Indonesia. Terbukti, bioskop-bioskop hanya terpusat di kota besar dan mayoritas di Pulau Jawa. Di Indonesia praktis hanya ada dua pemain besar yang hadir di bisnis ini yakni Cineplex 21 atau XXI dan Blitzmegaplex.

Cineplex 21 Group misalnya, memiliki jaringan bioskop terbanyak yang tersebar di seluruh Nusantara. Grup ini membuat jaringan bioskop menjadi tiga merek terpisah, yakni Cinema 21, Cinema XXI, dan The Premiere untuk target pasar yang berbeda. Adapun Blitzmegaplex baru hadir pertama kali di Bandung, Jawa Barat pada 2006 dan telah merambah ke Jakarta.

Sejumlah fasilitas membedakan Blitzmegaplex dengan Bioskop 21, antara lain studio BlitzDining Cinema yang memadukan konsep menonton film dan restauran. Dalam persaingan bisnisnya, Blitz sempat melaporkan Grup 21 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan praktik monopoli.

Kasus tersebut bermula saat Blitz hanya dapat menayangkan sembilan dari 48 film nasional yang tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 2007. Pada tahun berikutnya, Blitz juga hanya bisa memutar 65 dari 84 film nasional, dan hingga pada 2009 baru bisa menayangkan 19 dari 55 film nasional.

Baru pada Oktober 2009, KPPU akhirnya menghentikan pemeriksaan kasus itu lantaran tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) H. Djonny Syafruddin mengatakan selama ini bioskop merupakan bisnis yang tertutup dan tidak terjangkau investor, tetapi tidak menutup peluang bagi pemilik modal yang ingin berkecimpung dalam bisnis bioskop.

"Prospek itu ada bagi investor, tapi jaringan, distribusi, dan promosi harus diperbaiki. Siapa saja pemilik modal itu bisa membangun bioskop (tidak hanya 21 Group dan Blitz]," katanya.

Era digital rupanya berdampak pada tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia. Segala informasi film yang akan dirilis kini sudah dapat diperoleh masyarakat baik di kota besar maupun di daerah melalui internet. Namun, karena jumlah yang sedikit, bioskop yang ada tidak mampu menjangkau masyarakat khususnya di daerah.

"Pangsa di Indonesia 70%-nya itu di daerah, dan film Indonesia sebetulnya lebih laris di sana dari pada film impor, karena penontonnya harus terfokus pada gambar dan tulisan terjemahan yang justru membuat penonton tidak bisa menikmati filmnya," ujar Djonny.

Dia menyarankan agar investor sebaiknya memperluas jaringan bisnis bioskop di daerah yang belum terjangkau. Tentu saja tarifnya juga disesuaikan perekonomian  masyarakat daerah serta tema film-film yang diinginkan.

Kondisi pasar perfilman saat ini mengarah pada tema tentang drama percintaan dan kesetiaan. Sebagai contoh, film Habibie Ainun dan 5 Cm telah sukses mencapai 3 juta-5 juta penonton. "Rakyat itu capek dengan peristiwa tawuran, bakar-bakaran, dan koruptor. Ternyata mereka ingin ada  hal yang menyentuh hati," kata Djonny.

Bisni Bioskop
Dalam menekuni bisnis bioskop, kata Djonny, sebaiknya diawali membangun minimal 10 layar. Membangun gedung bioskop di daerah membutuhkan modal Rp3 miliar untuk satu layar dan tergantung kapasitas gedung. Jumlah tersebut belum termasuk biaya sewa tempat. Sementara, di kota besar seperti Jakarta dibutuhkan modal awal sekitar lebih dari Rp4 miliar untuk satu layar.

Keuntungannya, kata dia, cukup menggiurkan. Sejatinya, bioskop merupakan bisnis keluarga yang menggunakan sistem profit sharing. Hasil pendapatan tersebut dipotong pajak daerah sekitar 10%-15%, dan sisanya dibagi dengan pemilik film dan pemilik bioskop, sementara biaya promosi merupakan tanggung jawab pemilik film nasional ataupun impor. "Kalau film yang diputar bagus, ya ikut bagus (profit). Jelek, ya ikut jelek," kata Djonny.

Djonny mengatakan, film impor juga perlu ditayangkan dalam bioskop untuk mendatangkan penonton. Selain itu, para produsen film dapat belajar dari film impor yang saat ini secara kuat mendominasi bioskop di Indonesia.

Pemerintah dulu membatasi jumlah impor film yakni sekitar 86 judul saja dalam setahun, tapi kini diperbanyak menjadi 215 judul. Film impor tersebut didominasi film garapan Amerika Serikat, dan sisanya adalah film India, Mandarin, Korea, dan Eropa.

Bioskop atau pertunjukan film dalam sebuah ruangan dan pertamakali dilakukan oleh Lumiere bersaudara. Auguste Lumiere dan Louis Lumiere menciptakan alat dnematographe yang merupakan modifikasi kinetoscope (alat untuk melihat gambar bergerak dengan cara mengintip dari satu lubang) ciptaan Thomas Alva Edison.

Lumiere membuat alat itu mampu memproyeksikan gambar bergerak sehingga bisa di nikmati secara bersama-sama. Pada 28 Desember 1895, untuk pertama kalinya puluhan orang berada didalam suatu ruangan menonton film yang diproyeksikan ke sebuah layar lebar.

Lumiere bersaudara menyewa sebuah ruang biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai bioskop pertama di dunia. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Grand Cafe dan menjadi tempat paling populer di Eropa.

Usia bioskop di Indonesia saat ini adalah 112 tahun. Masa kejayaan bioskop terjadi pada 1990 dengan jumlah sekitar 3.600 layar di seluruh Nusantara. Namun, setelah itu sempat terjadi penurunan jumlah bioskop secara drastis akibat banyak beredar film VCD/DVD bajakan dan banyak televisi nasional menayangkan film layar lebar secara gratis.

Padahal home video merupakan sisi lain penghasilan dari industri perfilman. Penghasilan dari sektor ini pun turun hampir 80%.

"Tetapi saat itu hanya mengganggu market middle kit, karena market middle up masih menginginkan film yang baru dengan kualitas suara bagus dan tempat nyaman yang hanya bisadidapat di bioskop." kata Djonny.

Bioskop di Indonesia mulai bangkit kembali pada 2009 dengan menyajikan kecanggihan teknologi film, mulai dari tata suara Dolby Digital hingga layar 3D.

"Sebetulnya bioskop itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain menikmati filmnya, konsumen juga berbagi komentar dengan sesama pecinta film," kata Djonny.

Perkembangan Layar

Teknologi berkembang setiap saat, tak terkecuali layar bioskop mengalami perubahan dari masa ke masa. Sejak bioskop masuk ke Indonesia, pemutaran film dilakukan secara konvensional dengan menggunakan kayu tripleks yang ditutup dengan kain putih dan dijahit sebagai layar.

Sementara, proyektornya masih menggunakan cahaya bantuan sebagai reflektor dengan menggunakan lampu 1.000 watt - 4.000 watt yang bergantung pada jarak antara proyektor ke layar. Namun, cara itu sudah ditinggalkan sejak sekitar 25 tahun lalu. Layar bioskop pun berkembang menjadi layar digital yang diimpor dari Amerika dan Italia, bahkan semakin berkembang dengan hadirnya teknologi layar 3D sejak 4 tahun terakhir.

Bioskop dengan fasilitas teknologi 3D ini sudah 98% tersebar di Indonesia sejak 2012, sedangkan 2%-nya merupakan bioskop yang mengalami pasang surut karena ketidakmampuan pemilik bioskop untuk membeli peralatannya yang tergolong mahal.

"Ini menjadi perhatian asosiasi, bagaimana supaya bioskop ini tetap hidup," tambah Djonny.