Aturan Ritel Harus Jelas

Dua ritel modern berdampingan, aturan zonasi tidak berjalan mulus, sehingga perlu aturan lebih tinggi. 

Bisnis ritel di Indonesia kian menjamur. Bahkan memasuki jalan-jalan kecil di permukiman, ritel modern tumbuh bak jamur di musim penghujan. 

Kondisi demikian tentu mengkhawatirkan usaha ritel tradisional semisal toko-toko kelontong kecil yang bermodal cekak. Alhasil mereka semakin tergusur oleh massifnya perkembangan ritel modern.

Meskipun sudah ada aturan zonasi, namun belum cukup untuk mengatur laju pertumbuhan ritel modern. Malahan di lapangan, ada dua pemain ritel modern yang letaknya hanya terpisah jalan. Hal ini dapat dilihat di Perumahan Jatisari Permai, Bekasi Selatan. 

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Nawir Messi dalam sebuah seminar di sebuah universitas swasta di Surabaya belum lama ini mengemukakan, penetapan kerangka regulasi oleh pemerintah dirasa masih belum memihak peritel kecil.

"Persoalan menjamurnya ritel modern ini sebenarnya tidak hanya menyangkut zonasi, melainkan juga berkaitan dengan banyak hal. Misalnya soal kemitraan dan soal kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dikaji ulang," tandas M. Nawir Messi. 

KPPU memberikan saran agar perlu dirumuskan peraturan yang lebih tegas dan jelas mengenai kebijakan ritel di Indonesia. Aturan tersebut dibungkus dalam kerangka sebuah Undang-Undang, sehingga kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada peraturan menteri sebagaimana yang selama ini ada. 

"Mengenai usulan undang-undang ke Pemerintah, KPPU tidak mengarahkan agar terjadi sentralisasi untuk ritel tapi lebih menuntut kejelasan semata. Di samping itu, arah kemana kondisi yang ingin diciptakan agar tidak lagi semrawut seperti sekarang ini. Hubungan antara retail besar dan tradisional harus didesain dan disinergikan. Oleh karena itu peru aturan yang jelas," papar M. Nawir Messi.